Transisi Energi Poso Dari Dapur Para Perempuan

www.lotusandcleaver.com – Transisi energi sering dibahas melalui angka, teknologi, serta target nasional. Namun di Poso, Sulawesi Tengah, kisahnya berjalan berbeda. Di tepi danau serta sungai yang kini dijepit proyek PLTA, transisi energi justru terasa di ruang paling personal: dapur para perempuan. Dari ruang itulah suara protes, kreativitas, hingga harapan berkelanjutan disusun pelan tapi tegas.

Pembangunan PLTA di Poso digadang sebagai langkah hijau menuju transisi energi bersih. Namun, bagi banyak perempuan desa, maknanya berubah menjadi deretan kecemasan. Air yang dulu jernih, ikan yang dulu melimpah, serta lahan yang dulu subur, kini mulai berubah rupa. Di tengah perubahan itu, perempuan Poso memilih tidak diam. Mereka meracik perlawanan lewat masakan, cerita, juga solidaritas lintas kampung.

Transisi Energi, PLTA, dan Dapur Perlawanan

Secara konsep, PLTA sering dipromosikan sebagai simbol transisi energi ramah lingkungan. Listrik bersih, emisi rendah, seakan memberi jawaban atas krisis iklim. Namun, di Poso, realitas tidak sesederhana poster kampanye. Bendungan, bendung, serta perubahan aliran sungai menghadirkan konsekuensi ekologis pada ruang hidup warga, terutama komunitas yang menggantungkan kehidupan pada air dan tanah.

Bagi perempuan Poso, pembangunan PLTA memukul langsung jantung aktivitas sehari-hari. Air sungai bukan semata sumber irigasi, tapi juga tempat mencuci, menyiapkan bahan makanan, serta menumbuhkan kebun sayur. Ikan bukan sekadar lauk, melainkan bagian identitas kuliner yang diwariskan antar generasi. Ketika kualitas air turun dan area tangkap menyempit, dapur mereka ikut terkena dampak. Transisi energi yang dijanjikan mengurangi emisi justru berisiko menambah beban sosial.

Dari sinilah muncul satu bentuk perlawanan halus namun persisten. Perempuan Poso menjadikan dapur sebagai ruang strategi. Mereka mendokumentasikan perubahan rasa ikan, kesulitan memperoleh beras lokal, hingga ongkos tambahan untuk membeli bahan pangan dari luar. Semua catatan tersebut bukan cuma curahan hati, tetapi data hidup yang menantang klaim mulusnya transisi energi berbasis PLTA. Dapur berubah menjadi ruang analisis sekaligus panggung advokasi.

Perempuan Poso Mengolah Krisis Menjadi Gerakan

Salah satu kekuatan utama perempuan Poso terlihat pada kemampuan mereka mengolah krisis menjadi gerakan kolektif. Mulanya, keluhan hanya terdengar di antara tungku dan meja makan. Ibu-ibu saling berkisah tentang sungai yang makin keruh, ikan yang sulit ditangkap, juga kebun yang tergenang saat debit air bendungan diubah. Percakapan domestik itu perlahan menjelma forum informal yang teratur, lalu tumbuh menjadi jejaring solidaritas.

Mereka mulai mengadakan pertemuan tetap, bukan sekadar arisan biasa. Di sela memasak dan menyajikan makanan, mereka menyusun agenda. Ada yang mendokumentasikan perubahan lingkungan lewat foto, ada pula yang mulai belajar menulis kronik desa. Hasil masakan tradisional disajikan setiap pertemuan, sebagai penanda bahwa perlawanan berangkat dari dapur. Setiap piring ikan asin, sayur daun kelor, atau singkong rebus menjadi pengingat akan ekosistem yang terancam.

Dalam pandangan saya, di titik ini transisi energi menunjukkan wajah paling kompleks. Ambisi negara untuk meningkatkan kapasitas listrik ramah karbon bertemu kenyataan sosial berupa ketimpangan kuasa. Suara teknokrat mudah terdengar di ruang konferensi, sementara suara perempuan desa harus berjuang keras menembus dinding birokrasi. Namun dengan dukungan jaringan masyarakat sipil, perempuan Poso mulai menuntut kursi di ruang musyawarah desa, bahkan forum konsultasi proyek energi. Dapur mendorong mereka melangkah ke balai desa.

Kuliner Sebagai Bahasa Politik Transisi Energi

Menariknya, perlawanan perempuan Poso tidak datang melalui slogan keras semata. Mereka menggunakan kuliner lokal sebagai bahasa politik. Masakan khas yang perlahan sulit dihidangkan akibat perubahan ekosistem dijadikan alat komunikasi. Saat menerima tamu dari luar, termasuk peneliti, jurnalis, hingga aktivis, mereka menghidangkan menu yang dulunya mudah ditemukan namun kini langka. Dari situ, percakapan kritis tentang PLTA dan transisi energi mengalir alami.

Misalnya, ikan tertentu yang dulu berlimpah kini hanya muncul sesekali. Ketika tamu bertanya mengapa, cerita tentang proyek PLTA, pengalihan aliran air, juga penurunan kualitas habitat kemudian mengemuka. Dapur menjadi ruang edukasi yang jauh lebih efektif ketimbang seminar formal. Lewat rasa, aroma, serta kekosongan piring tertentu, orang luar merasakan dampak transisi energi yang kerap diabaikan dalam laporan resmi.

Saya melihat strategi ini sangat cerdas. Alih-alih sekadar menolak, perempuan Poso mengundang dialog dengan cara paling membumi: berbagi makanan. Mereka menolak dikotomi antara urusan rumah tangga dan urusan publik. Menggoreng ikan, menanak nasi, mengiris sayur, berubah fungsi menjadi tindakan politis. Di tengah narasi besar energi hijau, dapur mereka menuntut satu hal sederhana namun sering terlupa: keadilan bagi komunitas terdampak.

Antara Energi Hijau, Keadilan, dan Ruang Hidup

Transisi energi seharusnya bukan hanya soal mengganti batubara dengan PLTA, PLTS, atau sumber lain. Inti transformasi mestinya menyentuh keadilan sosial dan ekologis. Di Poso, perempuan menunjukkan bahwa label hijau tidak otomatis berarti adil. Bila pengambilan keputusan tertutup, pembagian manfaat timpang, serta risiko dialihkan ke komunitas rentan, maka transisi itu hanya mengganti bentuk ketidakadilan.

Perempuan Poso mengangkat isu hak atas informasi yang jelas. Mereka menuntut dokumen analisis lingkungan yang mudah dipahami, bukan hanya tumpukan kertas penuh istilah teknis. Mereka menyoal kompensasi yang tak sebanding dengan kehilangan akses lahan maupun sumber pangan. Lebih jauh lagi, mereka mempertanyakan logika pembangunan yang mengorbankan daerah hulu demi kota yang lapar listrik.

Dari sudut pandang pribadi, perjuangan mereka menyingkap paradoks besar pembangunan energi. Negara kerap mendorong proyek masif atas nama kepentingan nasional, namun jarang menempatkan pengalaman warga desa sebagai bahan utama perencanaan. Padahal, keberlanjutan sejati menuntut partisipasi setara dari kelompok yang paling terdampak. Suara ibu-ibu di dapur seharusnya memiliki bobot sama dengan suara konsultan di ruang rapat.

Membayangkan Transisi Energi yang Berpihak

Pada akhirnya, kisah perempuan Poso mengajak kita membayangkan ulang masa depan transisi energi Indonesia. PLTA, bila disusun dengan kajian matang serta partisipasi bermakna, bisa berperan positif. Namun tanpa keberpihakan pada masyarakat lokal, terutama perempuan penjaga dapur, proyek hijau hanya menjadi wajah baru eksploitasi. Refleksi paling penting: energi bersih sejati bukan hanya bebas emisi, tetapi juga bebas dari praktik pengisapan ruang hidup warga. Bila dapur tetap bisa mengepul dari hasil kebun sendiri, bila sungai tetap mengalir sehat, bila perempuan desa terlibat penuh dalam pengambilan keputusan, barulah transisi energi layak disebut adil dan berkelanjutan.