Tragedi Depok: Oknum TNI AL dan Luka Kepercayaan Publik

www.lotusandcleaver.com – Kasus pengeroyokan dua pemuda di Depok yang berujung maut mengguncang kepercayaan publik, terutama karena menyeret nama seorang oknum TNI AL. Di tengah harapan warga pada aparat sebagai pelindung, muncul kabar bahwa salah satu tersangka justru berasal dari institusi yang seharusnya menjaga keamanan. Peristiwa ini bukan sekadar perkara pidana biasa, tetapi juga alarm keras tentang penyalahgunaan wewenang, budaya kekerasan, serta rapuhnya rasa aman di ruang publik.

Lebih menyedihkan lagi, insiden tersebut bukan terjadi di lokasi terpencil, namun di wilayah perkotaan yang ramai. Masyarakat menyaksikan betapa cepat situasi berubah brutal, lalu berujung pada hilangnya dua nyawa. Keterlibatan oknum TNI AL menambah dimensi baru pada tragedi ini, karena menyentuh ranah disiplin militer, etika prajurit, hingga tanggung jawab institusi. Dari sini, kita perlu menelaah peran para tersangka, celah hukum, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara.

Peran Oknum TNI AL dan Rangkaian Pengeroyokan

Penyidik mengungkap, terdapat enam tersangka dalam kejadian pengeroyokan itu, dengan seorang oknum TNI AL berpangkat Sersan Dua diduga menjadi pelaku utama. Ia disebut berperan memicu eskalasi konflik, lalu mengarahkan kekerasan terhadap korban. Posisi sebagai anggota militer seharusnya membuatnya mampu meredam situasi, bukan justru memantik amarah massa. Di titik inilah publik merasa dikhianati, karena sosok berseragam yang diharapkan melindungi justru dituduh ikut memukul hingga nyawa melayang.

Lima tersangka sipil lain disebut memiliki peran berbeda, mulai dari memukul, menendang, hingga membantu mengepung korban. Beberapa diduga terbawa arus emosi setelah dipengaruhi narasi provokatif dari Sersan tersebut. Gambaran peristiwa itu memperlihatkan bagaimana satu figur dengan status aparat bisa menggerakkan tindakan kolektif yang destruktif. Bukan saja korban yang menjadi sasaran, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang tercabik ketika kekuasaan fisik dipakai sesuka hati.

Oknum TNI AL itu kini menghadapi proses hukum militer, sedangkan tersangka sipil menjalani prosedur peradilan umum. Dualisme jalur penanganan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah hukuman akan setimpal? Kekhawatiran muncul bahwa pelanggaran berat seperti pengeroyokan yang merenggut nyawa hanya akan berujung sanksi ringan jika tidak diawasi publik. Di sinilah pentingnya transparansi proses, agar masyarakat percaya bahwa seragam bukan tameng untuk lolos dari pertanggungjawaban.

Luka Kepercayaan Publik terhadap Aparat

Keterlibatan oknum TNI AL dalam kasus ini memperdalam luka kepercayaan warga terhadap institusi keamanan. Dalam banyak survei, publik sesungguhnya masih menghormati TNI sebagai lembaga yang relatif dipercaya. Namun setiap perilaku menyimpang dari individu berseragam meninggalkan jejak panjang pada ingatan kolektif. Masyarakat cenderung menggeneralisasi, lalu memandang bahwa aparat bersifat represif, sulit dikritik, serta merasa kebal hukum.

Sikap aparat ketika berhadapan dengan warga sering kali dipengaruhi budaya komando, senioritas, hingga kebiasaan menyelesaikan persoalan lewat kekerasan. Tragedi Depok memperlihatkan bagaimana pola tersebut merembes ke luar barak, masuk ke ruang sipil, kemudian menelan korban. Saat seorang oknum TNI AL memosisikan diri seakan penguasa jalanan, batas antara penegak ketertiban dan pelaku kejahatan menjadi kabur. Konsekuensinya, rasa aman warga di ruang publik menurun drastis.

Dari sudut pandang pribadi, insiden ini seharusnya menjadi titik balik. Bukan cukup dengan pernyataan “oknum” lalu persoalan dianggap selesai. Istilah tersebut kerap dipakai untuk memisahkan individu dari institusi, padahal sistem pembinaan, pengawasan, serta sanksi juga ikut bertanggung jawab. Tanpa evaluasi menyeluruh, kasus serupa berpotensi terulang dalam bentuk baru. Kepercayaan publik hanya bisa pulih jika ada pengakuan kesalahan, proses hukum transparan, serta perbaikan nyata dalam kultur militer dan penegakan disiplin.

Mencari Keadilan dan Jalan Pembenahan

Pencarian keadilan bagi keluarga korban tidak boleh berhenti pada vonis pengadilan semata. Kasus pengeroyokan dengan tersangka oknum TNI AL ini menguji komitmen negara atas nyawa warganya. Tanggung jawab moral institusi mencakup ganti rugi, pendampingan psikologis keluarga, hingga jaminan bahwa pelaku benar-benar dihukum proporsional. Lebih jauh, TNI perlu memperketat seleksi, pelatihan kontrol emosi, serta pengawasan prajurit di luar jam dinas. Refleksi penting bagi kita bersama: seberapa jauh kita ikut menormalisasi kekerasan, membiarkan arogansi seragam, atau diam ketika hak orang lain dilanggar? Tanpa keberanian menegur dan melapor, kata “oknum” akan terus berulang, sementara korban berikutnya mungkin lebih dekat daripada yang kita kira.