Dapur Poso, Suara Perempuan di Arus Transisi Energi

www.lotusandcleaver.com – Di Poso, transisi energi bukan hanya soal turbin raksasa dan kabel tegangan tinggi. Cerita paling sunyi justru lahir dari dapur-dapur kecil di rumah panggung, ketika perempuan menanak nasi sambil menghitung ulang masa depan air, tanah, serta pangan keluarga. Pembangunan PLTA yang diklaim ramah lingkungan mengubah lanskap sungai, juga mengusik ritme hidup yang selama ini menyatu dengan aliran air. Di titik ini, transisi energi terasa sangat nyata, sekaligus penuh paradoks.

Para perempuan Poso perlahan menyadari bahwa dapur mereka terhubung langsung dengan kebijakan transisi energi tingkat nasional. Ikan sungai berkurang, lahan sekitar danau tergenang, jalur ke kebun jadi lebih jauh, biaya hidup meningkat. Di tengah gencarnya narasi energi hijau, beban sosial ekonomi malah menumpuk di pundak ibu-ibu. Namun dari ruang yang sering dianggap domestik itulah, lahir gerakan kritis, kreatif, serta berdaya, yang menuntut keadilan bagi bumi juga keluarga.

Transisi Energi, Sungai Poso, dan Dapur yang Berubah

Transisi energi di Indonesia kerap dipromosikan sebagai jalan keluar dari krisis iklim. Pembangkit listrik tenaga air dianggap bersih karena tidak membakar fosil. Namun di Poso, warganya melihat sesuatu yang berbeda. Ketika pintu air ditutup untuk kepentingan listrik, aliran sungai menyusut, bahkan pada musim tertentu meninggalkan bebatuan kering. Aktivitas harian perempuan, seperti mencuci, mengambil air, serta menangkap ikan kecil untuk lauk, ikut terganggu.

Dapur menjadi cermin paling jujur dari perubahan ekologi. Sebelum proyek PLTA, perempuan mudah memperoleh ikan segar dari sungai, sayur liar dari tepi air, juga kayu bakar yang melimpah. Setelah pembangunan, banyak sumber pangan gratis menyusut. Mereka terpaksa membeli bahan makanan di pasar, menambah pengeluaran keluarga. Transisi energi yang digadang-gadang membawa kesejahteraan malah memaksa ibu-ibu mengencangkan ikat pinggang.

Dari sudut pandang pribadi, narasi transisi energi terasa timpang jika mengabaikan dapur. Kebijakan energi sering berbicara tentang kapasitas megawatt, bukan isi panci pemasak nasi. Padahal, indikator paling konkret kesejahteraan ada pada seberapa mudah keluarga menyiapkan makanan sehat. Perempuan Poso mengingatkan kita bahwa energi bersih sejati tidak seharusnya memiskinkan sumber pangan, apalagi mengorbankan pengetahuan lokal mengenai air dan musim.

Perempuan Poso sebagai Penjaga Air dan Pangan

Secara historis, perempuan Poso memegang peran penting menjaga siklus pangan. Mereka menghafal jadwal tanam, menentukan kapan menjemur padi, juga memantau ketinggian air untuk memastikan hasil panen selamat. Ketika transisi energi mengubah pola debit sungai, seluruh jadwal tradisional ikut bergeser. Bagi banyak lembaga perencana proyek, ini sekadar data hidrologi. Namun bagi perempuan, ini menyentuh inti keberlanjutan hidup sehari-hari.

Respons mereka tidak berhenti pada keluhan. Beberapa komunitas perempuan mulai mendokumentasikan perubahan, dari foto sungai sebelum serta sesudah bendungan, hingga catatan sederhana tentang waktu munculnya hama. Data itu mereka gunakan saat berdialog dengan pemerintah lokal juga pengelola PLTA. Di dapur, pembicaraan mengenai resep berubah menjadi diskusi soal hak atas air, kompensasi, serta rencana adaptasi. Transisi energi akhirnya memantik kesadaran politik baru.

Saya melihat gerakan ini sebagai bentuk kepemimpinan ekologis yang sering luput dari sorotan. Perempuan Poso tidak menolak transisi energi secara membabi buta. Mereka mempertanyakan cara pelaksanaannya: siapa diuntungkan, siapa menanggung risiko. Pertanyaan sederhana itu mengganggu kenyamanan narasi resmi bahwa listrik hijau otomatis berarti keadilan. Mereka meminta agar energi terbarukan juga menghormati batas alam, hak adat, serta ruang hidup harian.

Dapur sebagai Ruang Negosiasi Transisi Energi

Dapur kerap dilihat sebagai ruang paling privat, bahkan apolitis. Namun di Poso, dapur berubah menjadi arena negosiasi transisi energi. Di sana, perempuan menghitung ulang anggaran belanja saat harga beras naik karena lahan sawah tergenang. Mereka menakar kembali penggunaan kompor gas atau kayu bakar, menimbang mana yang lebih aman, murah, serta selaras dengan perubahan lingkungan. Keputusan kecil tiap hari itu, bila dikumpulkan, membentuk arsitektur energi rumah tangga.

Perempuan juga merespons dengan inovasi. Ada komunitas yang mengembangkan kebun pekarangan untuk mengganti sayuran sungai yang hilang. Ada yang memulai usaha olahan hasil kebun agar pendapatan tidak bergantung sepenuhnya pada ikan. Di beberapa kampung, dapur kolektif dibangun untuk memasak bersama saat musim paceklik, sehingga beban biaya gas atau kayu terbagi. Transisi energi, meski penuh tekanan, memicu kreativitas sosial yang tangguh.

Dari kacamata pribadi, dapur Poso seharusnya dibaca sebagai ruang kebijakan mikro. Di sana, keputusan soal konsumsi, penghematan, sampai solidaritas ekonomi lokal diambil setiap hari. Jika pembuat kebijakan serius ingin transisi energi yang adil, maka suara ibu-ibu di dapur perlu diundang ke meja perencanaan. Tidak cukup konsultasi formal yang seremonial. Diperlukan dialog setara, di mana pengalaman memasak di tengah air menyusut dipandang sama penting dengan laporan teknis.

Menggugat Narasi Energi Hijau yang Tak Netral Gender

Transisi energi sering dipasarkan sebagai proyek netral gender, seakan dampaknya sama bagi semua orang. Fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Perubahan akses air, pangan, serta ruang produksi domestik lebih dulu dirasakan perempuan. Mereka yang harus berjalan lebih jauh mencari sumber air bersih, menambah waktu kerja tak dibayar. Sementara itu, keuntungan proyek besar banyak mengalir ke pemilik modal dan pusat konsumsi listrik di kota.

Ketidakadilan ini menunjukkan perlunya lensa keadilan gender dalam setiap desain transisi energi. Analisis risiko sosial tidak boleh hanya fokus pada pemindahan rumah atau ganti rugi lahan. Harus ada kajian rinci tentang jam kerja tambahan perempuan, perubahan pola gizi keluarga, serta beban mental saat sumber penghidupan tradisional hilang. Tanpa itu, energi terbarukan hanya mengganti jenis pembangkit, bukan struktur ketidakadilan.

Pandangan pribadi saya, kita perlu jujur mengakui bahwa tidak ada teknologi yang sepenuhnya netral. PLTA sekalipun membawa jejak ekologis dan sosial. Perempuan Poso mengajarkan bahwa kritik bukan berarti anti-transisi energi. Mereka justru sedang menjaga agar perubahan arah energi benar-benar menjawab krisis iklim, bukan menciptakan krisis kemanusiaan baru. Suara mereka membantu menyeimbangkan euforia teknologi dengan kewaspadaan etis.

Pengetahuan Lokal sebagai Kompas Kebijakan Energi

Satu aspek penting dari perjuangan perempuan Poso adalah pengetahuan lokal. Mereka mengetahui kapan ikan mulai bertelur, seberapa cepat air naik saat hujan lebat, serta jenis tanaman apa yang tahan dengan perubahan kelembapan. Pengetahuan itu lahir dari pengamatan lintas generasi. Ketika pola sungai tiba-tiba diatur melalui pintu air, pengetahuan ini terasa seperti buku yang halamannya diacak.

Namun alih-alih tersisih, banyak perempuan memilih merangkai ulang pengetahuan tadi. Mereka memadukan observasi tradisional dengan informasi baru mengenai jadwal buka-tutup bendungan. Sebagian mulai menggunakan peta sederhana tertulis tangan, menandai titik rawan banjir dadakan. Di dapur, mereka menyusun strategi penyimpanan pangan agar cadangan cukup ketika aliran air tak menentu. Pengetahuan lokal bertransformasi, bukan lenyap.

Menurut saya, di sinilah kebijakan transisi energi perlu merendah belajar. Konsultan teknis mungkin ahli soal debit sungai, tetapi tidak hidup setiap hari di tepi air. Mengintegrasikan pengetahuan perempuan Poso ke perencanaan PLTA membuat proyek lebih adaptif serta minim konflik. Energi berkelanjutan bukan sekadar soal kapasitas produksi, melainkan kemampuan sistem untuk menghormati memori panjang sebuah tempat.

Dapur Kolektif, Solidaritas, dan Ekonomi Alternatif

Respons perempuan Poso terhadap transisi energi juga terlihat melalui penguatan solidaritas. Dapur kolektif menjadi salah satu praktik menarik. Di ruang masak bersama itu, perempuan berbagi beras, sayur, maupun tenaga. Mereka menyusun jadwal giliran, membagi tugas memasak, serta saling menjaga anak. Saat penghasilan keluarga menurun akibat perubahan ekologi, dapur kolektif tampil sebagai jaring pengaman sosial yang konkret.

Selain dapur bersama, muncul pula inisiatif ekonomi alternatif. Perempuan mengolah hasil kebun menjadi produk bernilai tambah, seperti keripik, sambal, maupun makanan kering tahan lama. Pendapatan dari penjualan kemudian disisihkan untuk kas solidaritas, membantu anggota yang kesulitan biaya sekolah atau kesehatan. Dengan cara ini, transisi energi tidak hanya didefinisikan oleh turbin, tetapi juga oleh wajan, toples, dan meja makan.

Saya memandang inisiatif seperti ini sebagai embrio ekonomi berbasis perawatan. Fokusnya bukan pertumbuhan tak terbatas, melainkan pemenuhan kebutuhan hidup secara bermartabat. Jika negara serius mendorong transisi energi adil, dukungan modal kecil, pelatihan, serta akses pasar bagi kelompok perempuan seperti di Poso menjadi langkah krusial. Energi terbarukan perlu dipasangkan dengan ekonomi yang memuliakan kerja perawatan, bukan hanya produksi barang.

Menuju Transisi Energi yang Menghormati Dapur

Pada akhirnya, dapur perempuan Poso mengajarkan bahwa transisi energi tidak boleh berhenti pada slogan hijau atau target emisi. Ia harus turun hingga ke piring makan, ke jam tidur ibu yang berkurang karena mencari air lebih jauh, ke rasa cemas saat melihat sungai yang dulu riuh kini mengalir pelan. Refleksi saya, keberanian perempuan merawat dapur sambil bersuara kritis adalah wujud cinta paling konkret pada bumi juga generasi mendatang. Bila kebijakan energi mau belajar dari dapur-dapur ini, kita masih punya harapan membangun masa depan energi bersih yang adil, teduh, serta sungguh-sungguh memelihara kehidupan.